PojokTIM – Meski telah ditetapkan sebagai Kota Sastra Dunia (City of Literature) oleh UNESCO pada 8 November 2021, Provinsi Jakarta hingga kini belum memiliki kegiatan sastra berskala besar yang menjadi ciri khas atau signature event kota ini. Predikat internasional tersebut belum sepenuhnya terjawab dalam bentuk program nyata yang terstruktur dan berkelanjutan.
Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah belum adanya penamaan anggaran (nomenklatur) khusus untuk kegiatan sastra, baik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akibatnya, berbagai kegiatan sastra selama ini hanya “menumpang” atau diselipkan dalam program kebudayaan secara umum.
“Kita tahu predikat Kota Sastra itu disematkan oleh UNESCO mengacu pada banyaknya penerbit dan perpustakaan yang ada di Jakarta. Tetapi setelah mendapat predikat itu, kita belum benar-benar mengisinya dengan kegiatan yang konkret dan merata,” ujar Imam Ma’arif dari Simpul Seni Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dalam pertemuan dengan jajaran pejabat Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta dan perwakilan komunitas sastra, Senin (26/1/2026).
Menurut Imam, sudah saatnya Jakarta membuktikan status Kota Sastra Dunia bukan hanya sebagai label, melainkan sebagai gerakan kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat. Ia mengusulkan agar kegiatan sastra diperbanyak di setiap wilayah administrasi Jakarta dan dipuncaki dengan penyelenggaraan Festival Sastra Jakarta sebagai agenda tahunan.
“Sekarang saatnya kita mengisi status itu dengan memperbanyak kegiatan sastra di setiap wilayah. Nanti puncaknya bisa kita wujudkan dalam Festival Sastra Jakarta yang melibatkan komunitas, sekolah, kampus, dan ruang-ruang publik,” katanya.
Pertemuan yang digelar di ruang rapat Dinas Kebudayaan Jakarta tersebut dihadiri Sekretaris Dinas (Sekdis) Kebudayaan Jakarta Retno Setiowati, Kepala Unit Pengelola (UP) Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM) Arif Rahman, para Kepala Suku Dinas Kebudayaan se-Jakarta, sejumlah kepala bidang, serta para ketua dan perwakilan pengurus komunitas sastra dari lima wilayah yakni Sajak Pusat (Jakarta Pusat), Kosakata (Jakarta Barat), Lingkar Sastra Jaksel (Jakarta Selatan), Kastara (Jakarta Utara), dan KSJT (Jakarta Timur).
Dalam pemaparan awal, Festival Sastra Jakarta diproyeksikan akan dilaksanakan pada 2027 mendatang. Selain menjadi ruang ekspresi karya sastra—seperti pembacaan puisi, peluncuran buku, dan pementasan berbasis teks—kegiatan itu juga akan diisi dengan lomba-lomba sastra serta diskusi yang membahas isu kepenulisan, penerbitan, hingga literasi.
“Meski berstatus Kota Sastra Dunia, ironisnya ekosistem sastra di Jakarta justru paling lemah dibandingkan daerah lain yang punya tradisi komunitas kuat. Karena itu kita ingin membangun ekosistem sastra dari bawah. Harapannya, di setiap kecamatan tumbuh komunitas-komunitas sastra yang aktif,” jelas Imam.
Ia menambahkan, penguatan ekosistem tersebut penting agar sastra tidak hanya menjadi milik kalangan terbatas, tetapi bisa menyentuh pelajar, mahasiswa, dan warga umum. Dengan cara itu, Festival Sastra Jakarta bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan puncak dari proses panjang pembinaan.
Sekretaris Dinas Kebudayaan Jakarta Retno Setiowati mengapresiasi inisiatif yang digagas DKJ dan komunitas sastra. Ia menilai rencana tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jakarta untuk memperkuat sektor kebudayaan sebagai bagian dari identitas kota.
“Kami tentu menyambut baik rencana ini. Saya mengimbau para Kepala Suku Dinas Kebudayaan di tiap wilayah untuk bersinergi dengan komunitas sastra dan DKJ agar kegiatan ini bisa terwujud dan selaras dengan visi-misi gubernur,” ujar Retno.
Meski demikian, Retno mengakui bahwa hingga kini memang belum tersedia mata anggaran tersendiri untuk kegiatan sastra. Namun, mengingat Festival Sastra Jakarta direncanakan baru akan digelar pada 2027, pihaknya masih memiliki waktu untuk mengupayakan agar kegiatan tersebut dapat dimasukkan dalam rancangan anggaran mendatang.
“Kita akan mencoba mengusulkan dalam perencanaan anggaran berikutnya. Prinsipnya, selama program ini jelas, terukur, dan berdampak, tentu bisa kita perjuangkan,” katanya.
Berjenjang
Penasehat Lingkar Sastra Jaksel, Ahmadun Yosi Herfanda, menyambut baik gagasan Festival Sastra Jakarta. Mantan redaktur Budaya harian Republika itu menilai, agar kegiatan tidak bersifat elitis dan terpusat di kota, penyelenggaraannya sebaiknya dilakukan secara berjenjang.
“Supaya kita bisa memetakan potensi yang ada di setiap kecamatan. Mulai dari lomba dan kegiatan sastra di tingkat kecamatan, lalu yang lolos naik ke tingkat wilayah, dan akhirnya bisa ikut di tingkat provinsi,” ujarnya.
Menurut Ahmadun, pola berjenjang tersebut akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas, sekaligus menjadi sarana pembinaan bagi penulis-penulis muda di Jakarta. Selain itu, sistem ini juga memudahkan pemerintah dan DKJ dalam melihat peta kekuatan sastra di tiap wilayah.
Pendapat senada disampaikan Nanang R. Supriyatin dari komunitas Sajak Pusat. Ia menegaskan pentingnya peran komunitas sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan.
“Komunitas sebaiknya cukup sebagai pelaksana di lapangan. Pemerintah dan DKJ bisa berperan sebagai fasilitator dan penjamin keberlanjutan program. Dengan begitu, kegiatan tetap berbasis gerakan warga, bukan semata proyek,” katanya.
Dengan konsep bertahap dan melibatkan komunitas secara aktif, Festival Sastra Jakarta diharapkan tidak hanya menjadi peristiwa tahunan, tetapi juga motor penggerak tumbuhnya budaya baca dan tulis di ibu kota. Jika rencana ini berjalan sesuai harapan, Jakarta tidak sekadar menyandang gelar Kota Sastra Dunia, tetapi juga benar-benar hidup sebagai kota yang merawat kata, imajinasi, dan pemikiran warganya.
