Perbedaan antara idealisme dan keserakahan dalam kerja kesenian sering kali begitu tipis, sampai banyak orang gagal membedakannya. Padahal keduanya lahir dari situasi yang berbeda, memiliki konsekuensi berbeda, dan menuntut sikap yang berbeda pula.
Ketika kesenian belum menjadi kebutuhan publik, belum memiliki pasar, belum dilirik negara maupun industri, maka yang menjaga hidupnya hanyalah idealisme. Di titik inilah kerja kesenian memang membutuhkan pengorbanan dari mulai waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang pribadi. Para pelaku seni rela bekerja tanpa bayaran demi satu harapan sederhana agar kesenian tetap hidup, dikenal, dicintai, dan suatu hari mendapat tempat yang layak dalam kebijakan kebudayaan.
Tanpa kerja idealisme semacam itu, banyak ruang kesenian tidak akan pernah lahir. Tidak akan ada komunitas kecil, panggung alternatif, majalah sastra independen, atau dokumentasi kebudayaan yang dikerjakan dengan tekun meski nyaris tanpa dukungan. Semua itu berdiri karena ada orang-orang yang bersedia merugi demi menjaga nyala kesenian.
Namun persoalannya berubah ketika kesenian telah menjadi industri, atau ketika sebuah kegiatan sudah ditopang dana negara melalui APBN maupun APBD. Pada titik ini, idealisme tidak bisa lagi dijadikan alasan untuk membenarkan eksploitasi.
Sebuah kegiatan yang memiliki anggaran tetapi tidak membayar pekerja seni secara layak adalah bentuk kekejaman yang dibungkus romantisme pengabdian. Negara sudah mengalokasikan dana. Anggaran sudah tersedia. Tetapi para pekerjanya diminta tetap “ikhlas demi seni.” Ini bukan idealisme, melainkan penyalahgunaan idealisme.
Ironisnya, di sisi lain muncul sikap yang sama kelirunya. Ketika sebuah kerja kesenian benar-benar mandiri, tidak memiliki sponsor, tidak mendapat bantuan pemerintah, hidup dari gotong royong dan uang pribadi, seperti website dan Majalah PojokTIM, justru ada orang-orang yang menuntut bayaran penuh, fasilitas penuh, bahkan meminta segala sesuatu gratis atas nama “sesama pekerja seni.”
Di sinilah kesadaran tentang konteks menjadi penting.
Kerja kesenian independen tidak bisa disamakan dengan proyek negara. Orang sering lupa bahwa tidak semua penyelenggara seni sedang mengambil keuntungan. Ada yang benar-benar sedang bertahan. Ada yang nombok. Ada yang diam-diam memakai uang dapur untuk menjaga ruang kesenian tetap hidup.
Persoalan ini sangat terasa dalam kerja dokumentasi kesenian. Media arus utama hari ini semakin sedikit memberi ruang bagi seni dan sastra. Kalaupun ada, biasanya hanya seni yang punya nilai komersial tinggi atau memiliki sensasi. Akibatnya, banyak kegiatan kesenian kecil berjalan tanpa jejak dokumentasi.
Dari kekosongan itulah media-media independen seperti website dan majalah PojokTIM lahir. Bukan karena menjanjikan keuntungan, tetapi karena ada kegelisahan, jika tidak didokumentasikan, banyak peristiwa kesenian akan hilang begitu saja.
Namun publik sering gagal memahami bahwa dokumentasi juga membutuhkan biaya. Datang ke acara membutuhkan ongkos. Menulis berita membutuhkan waktu. Menerbitkan media membutuhkan tenaga, pikiran, dan dana produksi. Bahkan ketika media sudah beralih ke bentuk digital, tetap ada biaya pengelolaan yang tidak kecil.
Sayangnya, kerja semacam ini kerap dianggap tidak memiliki nilai ekonomi.
Orang dengan mudah meminta majalah gratis hanya karena namanya dimuat di dalamnya. Seolah pemuatan karya otomatis menghadirkan hak atas produk fisik media tersebut. Sebagai contoh, Majalah PojokTIM memberi honor puisi Rp50.000, sementara harga majalahnya Rp75.000. Ketika kontributor meminta majalah cetak gratis, kerugiannya menjadi berlipat karena masih ditambah ongkos kirim. Dalam logika sederhana saja, Majalah PojokTIM sudah merugi sejak awal. Padahal dari sejak zaman Romawi sampai Prabowo Subianto, tidak ada kewajiban media memberikan bukti pemuatan. Tetapi kerugian itu tetap diterima demi menjaga ruang publikasi tetap hidup.
Persoalannya bukan pada nominal uang. Persoalannya adalah hilangnya empati terhadap kerja idealisme.
Kita hidup di zaman ketika banyak orang ingin menikmati hasil kerja kesenian, tetapi tidak ingin ikut menopang ekosistemnya. Semua ingin dihargai, tetapi sedikit yang mau menghargai kerja di balik layar. Semua ingin didokumentasikan, tetapi tidak sadar bahwa dokumentasi itu sendiri adalah kerja yang melelahkan.
Di sisi lain, mereka yang menjalankan kegiatan seni berbasis proyek tentu berada dalam posisi berbeda. Ketika sebuah acara memiliki anggaran besar, sponsor, atau dana pemerintah, maka membayar pekerja seni secara layak adalah kewajiban moral. Tidak ada alasan menggunakan kata “pengabdian” untuk menutupi keuntungan yang diperoleh penyelenggara.
Karena itu, mencampuradukkan kerja idealisme dengan kerja proyek adalah kesalahan besar dalam ekosistem kesenian kita hari ini.
Idealisme bukan alasan untuk tidak membayar pekerja seni dalam kegiatan beranggaran.
Tetapi idealisme juga tidak pantas diperas habis-habisan oleh mereka yang hanya ingin menikmati kerja kesenian tanpa ikut menanggung bebannya.
Kesenian akan sehat bukan hanya ketika senimannya dihargai, tetapi juga ketika orang-orang belajar memahami perbedaan antara ruang perjuangan dan ruang proyek.
