PojokTIM – Sejumlah seniman, budayawan, dan pegiat seni menggelar diskusi terbuka bertajuk Ngerumpi MPSI: Segelas Kopi untuk Ruang Seni yang Mati Suri di halaman Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu sore (18/7/2026). Digelar secara lesehan, kegiatan yang diinisiasi Masyarakat Penggiat Seni Indonesia (MPSI) itu menjadi ruang menyuarakan kegelisahan para pelaku seni terhadap arah pengelolaan TIM pascarevitalisasi.
Selain diisi diskusi dan orasi kebudayaan, acara juga menghadirkan pembacaan puisi sebagai bentuk ekspresi artistik atas situasi yang dinilai semakin menyempitkan ruang berekspresi para seniman.
Pembawa acara Dyah Kencono Puspito Dewi mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya menyatukan berbagai elemen seni untuk memperjuangkan kembali ruang berkesenian yang dinilai semakin sulit diakses.
“Acara ini untuk menyatukan gerakan merebut kembali ruang kesenian,” ujarnya.
Ketua Umum MPSI Mujib Hermani dalam orasinya mengingatkan kembali semangat awal pendirian Taman Ismail Marzuki. Ia mengutip pernyataan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin saat meresmikan TIM pada 10 November 1968 yang menegaskan bahwa pemerintah hanya menyediakan fasilitas, sedangkan kehidupan kesenian sepenuhnya menjadi urusan para seniman.
Menurut Mujib, semangat tersebut kini justru berbalik menjadi ironi. Ia menilai kebebasan berkesenian semakin terhambat oleh birokrasi, regulasi, dan komersialisasi ruang budaya.
“Hari ini kutipan Bang Ali itu menjadi satir. Seni kita tidak lagi merdeka, melainkan harus lolos berbagai kurasi dan birokrasi,” katanya.
Ia mengkritik pengelolaan TIM yang dinilainya terlalu administratif sehingga mengurangi fungsi ruang seni sebagai tempat tumbuhnya gagasan kritis. Menurutnya, seni tidak dibunuh melalui kekerasan, melainkan melalui regulasi yang berbelit dan tarif penggunaan ruang yang semakin mahal.
“Birokrasi menciptakan ilusi ketertiban dan modernitas fisik, tetapi pada saat yang sama mengisap jiwa ruang tersebut,” ujarnya.
Dalam pandangannya, revitalisasi fisik belum diikuti dengan keberpihakan terhadap ekosistem seni. Ia menyinggung perubahan fungsi sebagian kawasan yang sebelumnya direncanakan sebagai Wisma Seniman namun kini menjadi hotel.
Mujib juga mengutip pandangan sejumlah tokoh kebudayaan seperti W.S. Rendra dan Goenawan Mohamad yang menurutnya menempatkan TIM sebagai ruang lahirnya kegelisahan sosial, bukan sekadar etalase kota modern.
“Ketika rahim itu dikomersialkan, yang lahir bukan kebudayaan, melainkan matinya daya kritis,” katanya.
Sebagai solusi, MPSI mengusulkan tiga langkah utama. Pertama, mengakhiri keterlibatan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam pengelolaan TIM dan mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai ruang publik nirlaba. Kedua, memperkuat Dewan Kesenian Jakarta sebagai lembaga yang otonom dan dipilih melalui musyawarah komunitas seni tanpa campur tangan birokrasi. Ketiga, membangun sistem pendanaan kebudayaan yang transparan melalui dana publik yang dikelola bersama oleh komunitas seniman.
Di akhir orasinya, Mujib mengajak para seniman memperkuat solidaritas untuk memperjuangkan ruang berkesenian.
“Mereka punya gedung, mereka punya modal. Kita punya rasa, kita punya karya. Rebut kembali ruang kesenian kita,” serunya yang disambut tepuk tangan peserta.
Sekjen MPSI Davis Karo-karo turut menyampaikan kritik terhadap pengelolaan TIM. Ia menilai semangat awal revitalisasi telah bergeser dari kesepakatan yang pernah dibangun bersama komunitas seni.
“Yang harus direbut kembali adalah apa yang sejak awal menjadi milik kita. Jakpro tidak punya apa-apa di sini. Kesepakatan awal berubah ketika Wisma Seniman menjadi hotel yang dikomersialkan,” ujarnya.
David juga menilai Dewan Kesenian Jakarta belum menunjukkan sikap yang sejalan dengan perjuangan para seniman. Menurutnya, Akademi Jakarta juga belum menjalankan perannya secara maksimal sebagai penjaga kehidupan kebudayaan.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Dapur Sastra Jakarta (DSJ) Remmy Novaris DM. Ia mengaku masih mengingat percakapannya dengan Ali Sadikin mengenai cita-cita awal pembangunan Pusat Kesenian Jakarta.
“Kalau mengingat pesan Bang Ali, saya sedih. Yang dibangun seharusnya menjadi rumah bagi seniman. Sekarang justru banyak seniman merasa kehilangan ruangnya sendiri,” katanya.
Remmy berharap gerakan para seniman tidak berhenti pada diskusi, tetapi terus berlanjut sebagai upaya menjaga fungsi TIM sebagai pusat kegiatan seni dan kebudayaan.
Diskusi juga diwarnai tanggapan dari peserta yang mengungkapkan bahwa banyak seniman kini merasa seperti “mengontrak” ketika ingin menggunakan ruang di TIM. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan semangat awal pendirian kawasan yang selama puluhan tahun dikenal sebagai rumah bersama para pekerja seni.
Melalui forum tersebut, MPSI berharap lahir konsolidasi yang lebih luas di kalangan komunitas seni untuk mengembalikan Taman Ismail Marzuki sebagai ruang publik yang terbuka, inklusif, dan berpihak pada perkembangan ekosistem kebudayaan, sebagaimana cita-cita para pendirinya.
