Oleh Riri Satria
Ada sesuatu yang terasa aneh ketika melihat Taman Ismail Marzuki (TIM)hari ini. Secara fisik, wajahnya sudah jauh lebih baik. Gedung-gedungnya megah, ruang pertunjukan tersedia, fasilitas kebudayaan semakin lengkap, dan berbagai kegiatan seni terus berlangsung.
Di dalam ekosistemnya juga terdapat banyak institusi penting: Akademi Jakarta (AJ), Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Institut Kesenian Jakarta (IKJ), UP PKJ TIM, pengelola kawasan, komunitas, seniman, kurator, kritikus, media, dan berbagai elemen lainnya. Kalau menggunakan analogi sepak bola, kita sebenarnya memiliki cukup banyak pemain. Bahkan mungkin ada beberapa pemain bintang. Tetapi kemudian muncul pertanyaan: apakah seluruh pemain itu sudah dimainkan dalam sebuah strategi yang sama? Apakah mereka sudah benar-benar menjadi sebuah tim?
Dalam sepak bola, memiliki banyak pemain bintang tidak otomatis membuat sebuah kesebelasan menjadi hebat. Kita bisa memiliki penyerang yang tajam, gelandang kreatif, bek berpengalaman, dan penjaga gawang yang hebat. Tetapi kalau mereka tidak memiliki strategi permainan yang sama, tidak memahami peran masing-masing, dan tidak mampu saling mengisi, maka yang kita lihat hanyalah sekumpulan pemain yang berada di lapangan yang sama, bukan sebuah tim yang bermain sebagai satu kesatuan.
Ada yang berbakat, ada yang berpengalaman, ada yang memiliki jaringan, ada yang membawa energi dan kreativitas. Semua itu merupakan modal besar. Namun, tanpa kemampuan mengintegrasikannya, potensi tersebut bisa berjalan sendiri-sendiri. Pemain yang hebat belum tentu menghasilkan tim yang hebat.
Saya kira analogi itu cukup tepat untuk melihat TIM. Kita memiliki banyak “pemain” dengan fungsi dan kompetensi yang berbeda. AJ memiliki tradisi pemikiran dan pertimbangan kebudayaan. DKJ memiliki kedekatan dengan kehidupan dan dinamika para pelaku seni. IKJ merupakan ruang pendidikan, riset, dan regenerasi seniman. UP PKJ TIM mengelola kawasan dan fasilitas.
Pemerintah memiliki kewenangan kebijakan dan anggaran. Komunitas dan seniman membawa kreativitas serta eksperimen. Ada pula kurator, kritikus, media, dunia usaha, filantropi, dan publik. Semuanya penting. Tetapi keberadaan semua elemen tersebut belum otomatis menghasilkan sinergi. Kita bisa memiliki banyak institusi hebat, tetapi kalau masing-masing berjalan dengan game plan sendiri, yang terjadi adalah fragmentasi, bukan orkestrasi.
Riri Satria. Foto: Ist
Di sinilah saya melihat AJ dan DKJ memiliki posisi yang sangat strategis. Bahkan, kalau boleh menggunakan bahasa yang sederhana, saya melihat AJ sebagai “tangan kanan Gubernur” dalam urusan pemikiran, arah, dan kebijakan kesenian dan kebudayaan Jakarta. Tentu istilah “tangan kanan” ini saya gunakan dalam pengertian strategis, bukan sebagai istilah struktural birokratis. Gubernur adalah pemegang mandat politik dan pemerintahan di Jakarta.
Tetapi Gubernur tentu tidak mungkin menguasai seluruh persoalan kesenian dan kebudayaan secara detail. Karena itu, diperlukan lembaga yang dapat menjadi tempat bertanya, meminta pertimbangan, berdiskusi, dan memperoleh perspektif kebudayaan yang lebih mendalam dan berjangka panjang. Di sinilah AJ semestinya memainkan peran penting.
Sementara itu DKJ semestinya menjadi representasi kehidupan kesenian Jakarta, suara dan perspektif para pelaku seni, seniman, komunitas, serta perkembangan dunia artistik itu sendiri. DKJ sejatinya berada lebih dekat dengan denyut kehidupan kesenian di lapangan. Ia memahami kegelisahan seniman, perkembangan komunitas, kebutuhan ruang berkarya, persoalan regenerasi, dinamika kuratorial, hingga perubahan selera dan ekosistem seni.
Karena itu, jika AJ lebih berfungsi sebagai salah satu kompas kebudayaan bagi Gubernur, DKJ menjadi jembatan utama antara kebijakan kebudayaan dan realitas kehidupan kesenian.
Kalau keduanya menjalankan fungsi tersebut secara optimal, maka kita sebenarnya sudah memiliki fondasi untuk membangun sebuah orkestrasi. Gubernur memberikan mandat dan arah kebijakan. AJ memberikan perspektif, pertimbangan, dan visi kebudayaan. DKJ membawa suara dan dinamika para pelaku kesenian. Kemudian keduanya bersama-sama membantu memastikan bahwa berbagai institusi lain IKJ, UP PKJ TIM, komunitas, pengelola kawasan, dunia usaha, dan berbagai elemen lainnya, agar dapat bergerak dalam satu arah yang saling memperkuat.
Namun, orkestrasi bukan berarti mengambil alih. AJ tidak perlu menjadi pengelola gedung. DKJ tidak perlu mengambil alih fungsi UP PKJ TIM. IKJ tidak harus berada di bawah DKJ. Komunitas tidak boleh kehilangan independensinya. Justru setiap pihak harus tetap memainkan instrumennya masing-masing. Justru yang diperlukan adalah partitur yang sama.
Karena itu, persoalan berikutnya adalah tata kelola. Hubungan antara Gubernur, AJ, DKJ, Dinas Kebudayaan, UP PKJ TIM, IKJ, dan berbagai elemen lainnya harus jelas. Jangan sampai semuanya bergantung pada hubungan personal atau siapa yang sedang menjabat.
Ekosistem kebudayaan tidak boleh berjalan berdasarkan chemistry personal. Ia harus mempunyai aturan main yang jelas dan dituangkan dalam regulasi: siapa melakukan apa, siapa memberikan rekomendasi, siapa mengambil keputusan, siapa berkoordinasi dengan siapa, bagaimana komunitas dilibatkan, bagaimana konflik kepentingan diselesaikan, dan bagaimana seluruh program disinergikan.
Kalau masih ada lembaga yang berjalan sendiri, program yang tumpang tindih, kewenangan yang saling bersinggungan, atau kepentingan yang tidak bertemu, maka yang perlu dilakukan bukan saling menyalahkan, tetapi menyempurnakan tata kelolanya. Kalau regulasinya belum cukup jelas, regulasinya diperbaiki. Kalau pembagian kewenangan tumpang tindih, diperjelas. Kalau ada ruang koordinasi yang kosong, dibuat mekanismenya. Kalau ada elemen yang belum terhubung, disinergikan. Dengan kata lain, kalau orkestra belum harmonis, bukan pemainnya yang harus dibubarkan, cara mengatur permainan dan partiturnyalah yang perlu diperbaiki.
Saya membayangkan hubungan antara Gubernur, AJ, dan DKJ seperti sebuah segitiga strategis. Gubernur memiliki mandat politik dan kewenangan pemerintahan. AJ memberikan perspektif kebudayaan yang reflektif, visioner, dan jangka panjang. DKJ membawa suara, pengalaman, dan dinamika para pelaku kesenian.
Ketiganya dapat menjadi simpul strategis untuk menghubungkan kebijakan dengan realitas. Dari sana, energi dapat dialirkan kepada institusi pendidikan, pengelola kawasan, komunitas, seniman, industri kreatif, dunia usaha, media, dan publik.
Tentu saja, semua ini membutuhkan orang-orang yang tepat. Orkestrator tidak harus seorang birokrat, tetapi ia harus memahami cara kerja pemerintahan. Tidak harus seorang seniman terkenal, tetapi ia harus memahami dunia seni. Tidak harus seorang akademisi, tetapi ia harus memiliki wawasan intelektual. Kita butuh figur atau mekanisme yang mampu berbicara dengan semua pihak, dipercaya oleh banyak kalangan, memiliki integritas, dan mampu mengubah perbedaan menjadi energi kolaborasi.
Dirijen yang baik bukanlah orang yang memainkan semua instrumen. Dirijen yang baik adalah orang yang membuat para pemain mampu memainkan instrumennya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak mengambil alih biola, cello, piano, atau trompet. Ia membuat semuanya terdengar harmonis.
Begitu pula Taman Ismail Marzuki. Kita tidak perlu semua orang memainkan nada yang sama. Kita justru membutuhkan keragaman suara. Kita butuh harmoni di antara keragaman itu.
Pada akhirnya, pertanyaan kita bukan lagi sekadar, berapa banyak acara yang berlangsung di TIM? Tetapi berapa banyak karya penting yang lahir? Berapa banyak seniman muda yang tumbuh? Berapa banyak komunitas yang berkembang? Berapa banyak penonton baru yang terbentuk? Berapa banyak gagasan kebudayaan yang lahir dan diperdebatkan?
Sebab pusat kebudayaan bukan sekadar tempat orang berkesenian. Ia adalah tempat masa depan kebudayaan diproduksi.
Maka, mungkin memang sudah waktunya kita melihat TIM bukan hanya sebagai kawasan dengan banyak gedung dan lembaga, tetapi sebagai sebuah ekosistem yang membutuhkan orkestrasi.
Kita tidak kekurangan pemain. Kita tidak kekurangan instrumen. Kita bahkan mungkin tidak kekurangan pemain bintang. Yang kita perlukan adalah kemampuan untuk membuat semuanya bermain bersama, dalam satu partitur kebudayaan Jakarta.
Dalam orkestrasi itu, AJ dan DKJ semestinya berada di posisi yang sangat strategis, satu menjadi kompas bagi arah kebudayaan, satu menjadi suara kehidupan kesenian, dan keduanya menjadi jembatan antara Gubernur sebagai pemegang mandat kebijakan dengan seluruh ekosistem kesenian dan kebudayaan Jakarta.
Kalau masih ada yang belum sinergi, sinergikan. Kalau regulasinya belum jelas, perjelas. Kalau kewenangannya tumpang tindih, tata kembali. Kalau mekanismenya belum ada, bangun.
Karena yang kita perlukan bukan lebih banyak pemain. Kita membutuhkan sebuah orkestrasi yang membuat seluruh pemain yang ada mampu menghasilkan musik kebudayaan yang indah, kuat, dan memiliki daya hidup.
Dalam membangun ekosistem kesenian dan kebudayaan Jakarta, kita juga harus berhati-hati terhadap masuknya kepentingan-kepentingan oportunistik. Kita tidak membutuhkan orang-orang yang datang hanya ketika ada proyek, melihat kebudayaan semata-mata sebagai peluang mendapatkan keuntungan sesaat, lalu pergi setelah proyek selesai tanpa meninggalkan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ekosistem.
Kebudayaan membutuhkan orang yang memiliki komitmen jangka panjang, bukan sekadar kepentingan jangka pendek. Proyek boleh ada, anggaran tentu diperlukan, dan profesionalisme pengelolaan juga penting. Tetapi semuanya harus tunduk pada tujuan yang lebih besar, memajukan kesenian dan kebudayaan. Jangan sampai energi, anggaran, dan ruang kebudayaan justru habis untuk kepentingan transaksional, sementara seniman, komunitas, regenerasi, penciptaan karya, pendidikan, dan pembangunan publik seni tidak memperoleh manfaat yang berarti.
Karena itu, orang-orang yang berada di dalam ekosistem TIM semestinya bukan hanya mereka yang mampu mengelola proyek, tetapi juga mereka yang memiliki rekam jejak, integritas, kapasitas, dan komitmen terhadap kebudayaan. Kita membutuhkan orang yang datang untuk membangun, bukan sekadar mengambil kesempatan. Sebab kebudayaan tidak bisa dibangun dengan mentalitas proyek sesaat. Kebudayaan dibangun dengan visi, konsistensi, keberanian, dan kesetiaan pada proses yang panjang.
Bagi saya, persaingan atau pertentangan antarkelompok dengan berbagai kepentingan di TIM bukanlah hal yang terlalu penting. Jangan sampai energi kita habis untuk memperdebatkan siapa mendapatkan apa, siapa menguasai ruang mana, siapa memperoleh proyek tertentu, atau siapa yang paling berhak berada di dalam sebuah lingkaran. Semua itu terlalu kecil jika dibandingkan dengan persoalan yang jauh lebih besar: ke mana kita hendak membawa kesenian dan kebudayaan Jakarta?
Kita membutuhkan sebuah wacana besar, sebuah mimpi besar, bahkan sebuah visi kebudayaan yang mampu melampaui kepentingan kelompok dan kepentingan sesaat. Kita harus berani membayangkan Jakarta sebagai salah satu pusat kebudayaan penting di Asia; tempat seniman tumbuh, karya-karya besar lahir, gagasan diperdebatkan, komunitas berkembang, dan kebudayaan menjadi bagian penting dari peradaban kota. Kalau visi sebesar itu sudah kita miliki, maka persoalan-persoalan kecil semestinya tidak boleh menghabiskan energi kita.
Kalau ada orang yang masuk ke dalam ekosistem kebudayaan hanya untuk mengejar keuntungan sesaat, memperebutkan proyek, mencari posisi, atau memperoleh manfaat pribadi tanpa memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekosistem, menurut saya tidak perlu terlalu dipikirkan. Biarkan mereka tersingkir oleh sistem yang sehat. Kebudayaan tidak boleh dikendalikan oleh mentalitas transaksional. Kita membutuhkan orang-orang yang berpikir jauh ke depan, memiliki integritas, dan bersedia bekerja untuk sesuatu yang mungkin hasilnya bahkan baru dirasakan bertahun-tahun kemudian.
Saya tidak terlalu tertarik pada dalam pertarungan kelompok. Saya jauh lebih tertarik pada pertanyaan, apa yang bisa kita bangun bersama? Apa warisan kebudayaan yang ingin kita tinggalkan untuk generasi berikutnya? Dan apakah TIM mampu kembali menjadi salah satu tempat lahirnya gagasan-gagasan besar tentang Indonesia?
Bagi saya, itulah pertandingan yang sesungguhnya. Bukan perebutan proyek, bukan perebutan posisi, bukan perebutan ruang, melainkan perjuangan untuk membuat kebudayaan Jakarta tumbuh dan memiliki daya pengaruh yang jauh lebih besar.
Di sinilah pentingnya peran AJ dan DKJ sebagai bagian dari orkestrasi. Mereka bukan hanya perlu memastikan bahwa program-program berjalan, tetapi juga ikut menjaga agar ekosistem tetap memiliki arah, integritas, dan keberpihakan kepada kemajuan kesenian dan kebudayaan. Sebab kalau partitur kebudayaannya jelas, maka siapa pun yang masuk ke dalam orkestra harus memainkan musik yang sama: bukan musik kepentingan pribadi, melainkan musik untuk kehidupan kebudayaan Jakarta.
Kalau TIM adalah rumah besar kesenian dan kebudayaan Jakarta, maka kontrol dari para seniman dan pelaku seni di akar rumput merupakan bagian yang tidak kalah penting, bahkan mungkin yang paling penting, dalam menjaga kesehatan rumah tersebut. AJ, DKJ, UP PKJ TIM, Dinas Kebudayaan, IKJ, komunitas, dan berbagai institusi lainnya tentu memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing.
Namun, seluruhnya tetap membutuhkan kontrol sosial-kultural dari para pelaku seni yang berada langsung di lapangan. Kontrol ini bukan berarti setiap keputusan harus ditentukan oleh suara komunitas, melainkan menjadi mekanisme checks and balances, para seniman harus memiliki ruang untuk bertanya, mengkritik, memberikan masukan, mengawasi arah kebijakan, dan menyampaikan ketika ada sesuatu yang dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan kesenian.
Tanpa kontrol dari bawah, sebuah ekosistem kebudayaan berisiko menjadi terlalu elitis, birokratis, atau bahkan terjebak dalam kepentingan kelompok tertentu.
Karena itu, menurut saya, tata kelola TIM harus membuka ruang partisipasi yang nyata bagi para seniman dan pelaku seni akar rumput. Representasi kesenian dan kebudayaan tidak cukup hanya dibicarakan di tingkat lembaga, ia harus terus diuji melalui dialog dengan mereka yang sehari-hari menciptakan, menghidupkan, dan mengalami langsung dinamika kesenian Jakarta.
AJ dan DKJ semestinya menjadi jembatan yang kuat antara pemerintah dengan komunitas dan para pelaku seni, sementara pemerintah memastikan mekanisme partisipasi tersebut memiliki dasar regulasi yang jelas. Dengan demikian, tercipta keseimbangan, Gubernur memberikan arah kebijakan,
AJ dan DKJ mengorkestrasikan serta menerjemahkan visi kesenian dan kebudayaan, berbagai institusi menjalankan fungsinya, dan seniman serta komunitas memberikan kontrol dari bawah. Sebab tanpa orkestrasi, ekosistem akan terfragmentasi, tanpa kontrol dari akar rumput, orkestrasi berisiko berubah menjadi dominasi.
Riri Satria adalah penyair yang telah menerbitkan sejumlah buku antologi tunggal. Karyanya tersebar di berbagai media. Riri juga dikenal sebagai pengamat teknologi digital dan ekonomi; dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia; Komisaris Utama sebuah BUMN di bidang Teknologi Digital; serta seorang aktivis sastra dan kebudayaan.
