PojokTIM — Menggali kembali memori kelam masa revolusi melalui sastra menjadi sajian utama pada hari kedua forum kebudayaan Bertemu di Cikini. Memasuki sesi kedua yang berlangsung di Aula Akademi Jakarta, Lantai 13 Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Sabtu (26/9/2026), diskusi berfokus membedah novel Winarta karya sastrawan eksil Basuki Gunawan. Mengangkat tema besar “Revolusi dan Dendam”, diskusi ini mengupas sisi gelap serta absurditas manusia di tengah gejolak sejarah dekolonisasi Indonesia.
Diskusikan yang dipandu oleh moderator Nunung El Niel dari Jagat Sastra Milenia ini menghadirkan dua pembahas utama yakni akademisi Dewi Anggraeni dan penerbit serta pendiri Penerbit Marjin Kiri, Ronny Agustinus.
Dalam pemaparannya, Dewi Anggraeni soroti bagaimana novel Winarta berhasil menangkap absurditas kehidupan manusia di tengah situasi yang tak terduga. Kisah berpusat pada tokoh Winarta, seorang mahasiswa kedokteran yang mendapati orang tuanya terbunuh saat ia pulang ke kampung halaman, hingga memicu dorongan dendam dan pencarian makna yang tidak pernah tuntas.
Dewi menyepadankan novel ini dengan karya klasik modernis L’Étranger (Orang Asing) karya Albert Camus. “Selesai membaca, saya langsung teringat novel Camus tentang absurditas kehidupan. Winarta menghadirkan tokoh yang tindakan dan emosinya tidak selalu sinkron dengan logika linier atau idealisme muluk,” ujar Dewi.
Ia juga memuji keberanian penulis yang menggunakan gaya bahasa sangat efisien dan langsung (direct). Menurutnya, gaya penulisan efisien ini menjadi ciri khas sastra pasca-perang, ketika manusia tidak lagi memiliki ruang untuk berpikir secara permanen di tengah ketidakpastian. Tokoh Winarta bahkan sejak sebelum konflik telah memperlihatkan kepribadian pragmatis—ingin menjadi dokter bukan semata demi pengabdian, melainkan demi status sosial dan kekayaan.
“Ini memberikan angin segar di tengah karya sastra kita yang sering kali terlalu sibuk pada plot adegan tanpa mengupas kedalaman emosi dan absurditas respons manusia terhadap luar dirinya,” tambah Dewi.
Sementara itu, Ronny Agustinus membedah novel Winarta dari sudut pandang sejarah tebitan dan historiografi dekolonisasi Indonesia-Belanda. Penulisnya, Basuki Gunawan (lahir 1929), berangkat ke Belanda pada tahun 1950-an untuk melanjutkan studi dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Novel Winarta sempat memenangkan penghargaan sastra di Belanda pada masa itu dan dijanjikan terbit sebagai buku, namun terlupakan selama puluhan tahun hingga akhirnya berhasil diterbitkan oleh Marjin Kiri pada 2022.
Ronny menjelaskan konteks historis mengapa karya ini sempat terkubur pada era 1950-an. Pada masa pasca-pengakuan kedaulatan 1949, pemerintah Indonesia maupun Belanda cenderung memilih untuk segera melupakan kejamnya peristiwa sepanjang 1945–1949 demi menjalin hubungan diplomasi dan ekonomi yang baru.
“Masa-masa 1945 hingga 1949 adalah periode yang sangat chaos dan brutal dari kedua belah pihak. Kejelekan dan kekejaman tidak hanya datang dari agresi militer Belanda, tetapi juga dari aksi-aksi balasan pihak Indonesia yang tidak kalah brutalnya,” ungkap Ronny.
Ia menegaskan bahwa novel Winarta menjadi penting karena memotret realitas historis yang jujur tanpa dibungkus romantisme nasionalisme tunggal. Dalam historiografi mainstream Indonesia, para pemuda pejuang kerap digambarkan melangkah semata-mata didorong oleh gelora patriotisme. Namun, Winarta merekam bahwa di balik narasi agung revolusi, terdapat kompleksitas dendam pribadi, kekerasan dua arah, trauma, dan kekacauan moral yang nyata.
Melalui diskusi hari kedua ini, novel Winarta terbukti bukan sekadar dokumen literatur masa lalu, melainkan medium kritis untuk membaca kembali sejarah revolusi secara jujur, objektif, dan manusiawi.
Masa Bersiap
Dari paparan Ronny, diskusi akhirnya melebar pada ungkapan “Bersiap” yang terjadi di awal kemerdekaan Indonesia. Isu ini menyentuh salah satu isu paling sensitif dalam historiografi Indonesia dan Belanda.
Istilah “Bersiap” merujuk pada periode kekacauan dan kekerasan pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia (sekitar Agustus 1945 hingga 1947), ketika kelompok-kelompok pemuda pejuang menggunakan seruan “Siap!” atau “Bersiap!” sebagai lambang mobilisasi massa. Dalam gejolak politik dan kekosongan kekuasaan (power vacuum) pasca-kekalahan Jepang, aksi-aksi kekerasan, pembantaian, serta penjarahan menyasar kelompok yang dianggap sebagai simbol kolonialisme atau pengkhianat revolusi—termasuk warga Indo-Belanda, keturunan Tionghoa, masyarakat Ambon, Timor, serta bangsawan feodal lokal.
Isu ini sempat menjadi kontroversi panas di tingkat internasional pada awal tahun 2022, saat Rijksmuseum di Amsterdam menggelar pameran sejarah bertajuk Revolusi! Indonesië Onafhankelijk. Jelang pembukaan pameran, kurator tamu asal Indonesia, Bonnie Triyana, menulis opini di media Belanda NRC Handelsblad yang mengusulkan agar istilah “Bersiap” tidak digunakan dalam pameran tersebut.
Bonnie berargumen bahwa penggunaan istilah “Bersiap” kerap dipolitisasi dan mengandung stigma rasial, seolah-olah menggambarkan bangsa Indonesia pada masa itu secara kolektif berwatak rasis dan barbar. Menurut pandangan historis yang progresif, kekerasan yang terjadi pada periode tersebut bukanlah motif rasial tunggal, melainkan dampak dari kekosongan hukum, trauma penindasan kolonial berabad-abad, serta kepanikan massal akibat ancaman kembalinya tentara Sekutu dan NICA (Belanda).
Namun, usulan tersebut memicu gelombang protes keras dari federasi organisasi warga Indo-Belanda (Federatie Indische Nederlanders/FIN) di Belanda. Bagi komunitas korban, penyebutan “Bersiap” adalah bentuk pengakuan atas trauma, penderitaan, dan hilangnya ribuan nyawa sanak keluarga mereka selama periode kekacauan tersebut. Laporan pidana bahkan sempat dilayangkan kepada pihak kurator, meski akhirnya kepolisian Belanda memutuskan untuk tidak melanjutkan gugatan tersebut.
Di ruang diskusi Bertemu di Cikini, kembalinya wacana “Bersiap” melalui pembedahan novel Winarta menegaskan peran penting karya sastra. Berbeda dengan narasi sejarah resmi negara yang sering kali memoles masa revolusi hanya dengan patriotisme tunggal, sastra seperti Winarta hadir secara jujur dan berani memotret bahwa perang dekolonisasi meninggalkan luka gelap di kedua belah pihak.
Melalui sudut pandang kemanusiaan, pemahaman atas periode “Bersiap” tidak dimaksudkan untuk meniadakan legitimasi perjuangan kemerdekaan Indonesia, melainkan untuk melihat sejarah secara utuh—bahwa di dalam gelora revolusi, terdapat tragedi kemanusiaan dan korban jiwa yang semestinya dibaca dengan empati serta kedewasaan berpikir oleh kedua bangsa.
“Di era internet, tidak ada peristiwa di masa lalu yang bisa ditutupi lagi. Jadi tidak perlu negara atau suatu kelompok sibuk menutupi,” ujar Anggraeni menjawab penanya.
