PojokTIM – Dapur Sastra Jakarta (DSJ) terus melakukan pembenahan organisasi setelah lebih dari 15 tahun berkiprah di dunia sastra Indonesia. Kini, komunitas yang selama ini aktif menggelar berbagai kegiatan sastra dan diskusi budaya, resmi memiliki badan hukum bernama Yayasan Teras Budaya Jakarta. Sebelumnya, DSJ juga telah memiliki badan usaha penerbitan yakni PT Teras Budaya.
“Tinggal koperasi DSJ yang belum terwujud,” ujar Ketua DSJ Remmy Novaris DM dalam acara syukuran pendirian Yayasan Teras Budaya Jakarta di Ruang Sastra PDS HB Jassin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (29/5/2026) sore.
Menurut Remmy, keberadaan badan hukum menjadi langkah penting agar DSJ dapat menjalin kerja sama yang lebih luas dengan berbagai lembaga pemerintah maupun swasta. Selama ini, banyak program sastra dan budaya yang mensyaratkan organisasi peserta memiliki legalitas resmi.
“Dengan adanya yayasan, DSJ dapat mengikuti program-program di Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Perpustakaan Jakarta, PDS HB Jassin, dan berbagai lembaga lain yang mensyaratkan adanya badan hukum,” katanya.
Hal senada disampaikan Ketua Yayasan Teras Budaya Jakarta Irawan Sandya Wiraatmaja. Mantan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) itu berharap yayasan yang dipimpinnya dapat menjadi ruang kolaborasi lintas bidang untuk membangkitkan pemikiran kritis dalam dunia sastra dan kebudayaan Indonesia.
“Saya berharap Yayasan Teras Budaya suatu saat nanti mampu membuat even sastra berskala nasional, bahkan penghargaan sastra yang prestisius seperti Nobel. Indonesia memiliki banyak sastrawan yang potensinya mampu menyentuh tingkat internasional,” ujar Irawan yang juga dikenal sebagai penyair.
Acara syukuran pendirian yayasan yang dipandu Piet Yuliakhansa berlangsung hangat dan sederhana. Kegiatan ditandai dengan pemotongan tumpeng serta pembacaan puisi. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Perpustakaan Jakarta sekaligus Kepala PDS HB Jassin Diki Lukman Hakimm serta sejumlah sastrawan beken seperti Sunu Wasono, Kurnia Effendi, Arie Batubara, Imam Ma’arif, Fikar W Eda, Nanang R Supriyatin, Acep Syahril, Putra Gara, Nurhadi eMSa, Ujang Kasarung, dan lain-lain.
Setelah itu, acara dilanjutkan dengan diskusi Meja Panjang bertema Semangat Kebangkitan Nasional dalam Kesusasteraan Indonesia Kini.
Dalam paparannya sebagai pembicara pertama, Irawan menguraikan perjalanan sejarah kebangkitan nasional sejak masa kolonial, lahirnya Boedi Oetomo, hingga perkembangan kesadaran kebangsaan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Menurutnya, sastra selalu memiliki hubungan erat dengan perjalanan bangsa.
Panelis lain, Nestor Rico Tambunan, menilai kondisi sastra dan kehidupan sastrawan saat ini cukup memprihatinkan. Menurutnya, meski kebebasan berekspresi lebih terbuka dibanding masa lalu, penghargaan terhadap karya sastra justru semakin minim.
“Pada masa Orde Baru memang ada sensor dan pengawasan terhadap penerbitan buku, tetapi masih tersedia ruang-ruang yang dapat menopang kehidupan seniman, misalnya honor dari media cetak yang memuat karya sastra,” ujar mantan jurnalis dan penulis serba bisa itu.
Nestor menambahkan, sastra sejatinya mengajarkan manusia untuk memahami kemanusiaan. Namun dalam praktik kebijakan budaya, sastra kerap dianggap tidak penting. Berbagai festival sastra seperti Ubud Writers Festival, Festival Wabul Sawi Banjarnaru, hingga Balige Writers Festival, lebih banyak bergerak secara mandiri tanpa dukungan kebijakan berkelanjutan dari pemerintah.
Menurut Nestor, bantuan pemerintah seperti program Banpem dari Badan Bahasa masih bersifat insidental. Padahal, dunia sastra membutuhkan kebijakan jangka panjang yang mampu memperkuat ekosistem literasi dan kesejahteraan pelaku seni.
“Misalnya ada kebijakan pemerintah membeli buku karya sastrawan dengan kriteria yang jelas dan transparan. Mekanismenya juga harus mudah diakses tanpa birokrasi rumit yang berpotensi membuka ruang kolusi, korupsi, dan nepotisme,” katanya.
Dki Lukman Hakim memberikan sambutan didampingi Remmy Novaris DM. Foto: PojokTIM
Sementara itu, panelis terakhir Yusuf Susilo menyoroti persoalan keterasingan manusia di tengah perkembangan teknologi digital dan demokrasi modern. Dalam diskusi yang dimoderatori Ewith Bahar tersebut, Yusuf mengatakan sastra memiliki peran penting untuk mengembalikan kepekaan manusia terhadap dirinya sendiri maupun terhadap sesama.
“Kebebasan suara rakyat hari ini sering dikendalikan buzzer dan propaganda digital. Sastra dapat mengembalikan manusia dari keterasingannya,” ujarnya.
Menurut Yusuf, kebangkitan nasional belum selesai. Bentuk penjajahan memang berubah, tetapi tantangan terhadap kebebasan berpikir dan kemanusiaan tetap ada. Karena itu, sastra tidak cukup hanya menjadi ruang renungan, melainkan juga harus menjadi bentuk reaksi moral terhadap situasi sosial.
“Puisi mengajarkan jeda. Sastra menciptakan ambiguitas yang justru diperlukan manusia agar tidak terjebak dalam cara berpikir serba hitam-putih,” katanya.
Ia menambahkan, demokrasi bukan sekadar prosedur politik, melainkan juga menyangkut etika dan moralitas. Kebebasan, menurutnya, tidak akan lahir tanpa adanya perlawanan batin. Dalam konteks itu, sastra Indonesia selama ini selalu mampu membaca luka sosial dari berbagai sudut pandang.
“Sastra menolak demokrasi palsu yang tampak tertata tetapi sesungguhnya menindas. Sastra adalah sekolah kemanusiaan. Kebangkitan sastra berarti keberanian untuk terus memanusiakan manusia,” ujar Yusuf.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai tanggapan dari peserta yang hadir. Acara yang dijadwalkan selesai pukul 17.00, molor hingga pukul 18.00 WIB.
