PojokTIM — Aksi yang digelar oleh Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS TIM) dipastikan akan terus berlanjut. Meskipun upaya mediasi telah dilakukan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan pihak pengelola, para seniman memilih untuk tetap mengawal janji tersebut di lapangan.
Dalam mediasi sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta diwakili oleh Staf Ahli Gubernur, Diki Soemarno, serta Head of Strategic Business Unit (SBU) TIM PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Anya A. Christiana.
Hal tersebut ditegaskan oleh David Karo-karo, salah satu koordinator FPS TIM, di sela-sela kegiatan Jumat Aksi Seni (JAS) yang berlangsung di selasar TIM pada Jumat (14/8/2026).
“Tadi ada mediasi dengan pihak Pemda dan Jakpro. Mereka berjanji akan mengakomodasi tuntutan FPS TIM. Namun, sambil menunggu realisasi nyata dari janji tersebut, kami akan tetap menggelar aksi,” tegas David.
Sebagai bentuk konsistensi, salah satu langkah lanjutan yang bakal ditempuh FPS TIM dalam waktu dekat adalah menggelar audiensi bersama DPRD DKI Jakarta guna memperjuangkan aspirasi para seniman secara lebih resmi.
Sebelumnya, FPS TIM telah menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Jakarta pada Rabu (12/8/2026). Dalam aksi tersebut, massa berhasil menyerahkan petisi secara langsung kepada Gubernur. Pihak Pemprov DKI Jakarta sendiri berjanji akan mengundang kembali perwakilan FPS TIM untuk menindaklanjuti poin-poin yang disampaikan.
“Pihak Pemda menjanjikan waktu dua hingga tiga hari untuk merespons tuntutan kami,” tambah David.
Gerakan ini merupakan bagian dari konsolidasi panjang FPS TIM yang secara konsisten mengusung Tiga Tuntutan yaitu:
- Menolak PT Jakpro mengelola dan melakukan komersialisasi terhadap kawasan Taman Ismail Marzuki.
- Mengembalikan tata kelola TIM kepada Dinas Kebudayaan, UP PKJ TIM, Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), serta komunitas-komunitas seni secara demokratis dan adil.
- Memfungsikan kembali TIM sebagai ruang ekspresi kebudayaan yang inklusif bagi para seniman dan masyarakat.
Didatangi Aparat
Aksi JAS kali ini menyajikan dinamika yang sedikit berbeda. Selain adanya ruang dialog dengan Pemda dan Jakpro, puluhan anggota kepolisian sempat mendatangi lokasi kegiatan di selasar TIM.
Kendati demikian, kehadiran aparat tidak berlangsung lama. Setelah mendapatkan penjelasan mendalam dari beberapa peserta aksi—bahwa kegiatan para seniman ini murni panggung ekspresi kebudayaan dan tidak ditunggangi agenda politik praktis—petugas kepolisian akhirnya meninggalkan lokasi dengan tertib.
“Aksi kami murni menyuarakan keresahan terkait tata kelola TIM. Kami hanya menuntut dikembalikannya fungsi TIM sesuai dengan semangat awal pendiriannya,” pungkas salah satu peserta aksi.
