Oleh Gunoto Saparie
Barangkali memang ada sesuatu yang aneh dalam kehidupan kesenian kita. Para seniman sering berbicara tentang kebebasan, tetapi lembaga yang menaungi mereka tidak jarang bergantung kepada kemurahan hati pemerintah. Mereka menghendaki ruang yang merdeka, tetapi untuk menyelenggarakan sebuah pertunjukan, pameran, atau diskusi, mereka harus lebih dahulu mengetuk pintu anggaran. Di antara kebebasan dan ketergantungan itu, berdirilah sebuah lembaga yang kita kenal sebagai Dewan Kesenian.
Sejarah Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) barangkali merupakan salah satu kisah penting tentang bagaimana seniman mencoba membangun rumahnya sendiri. Pada mulanya bukan pemerintah yang menggagasnya. Para seniman Jakarta mengusulkan sebuah lembaga yang dapat menjadi ruang pertemuan, pemikiran, dan pengembangan kesenian. Gagasan itu kemudian memperoleh dukungan Gubernur Ali Sadikin. Melalui SK Gubernur No. Ib.3/2/19/1968 tanggal 7 Juni 1968, embrio kelembagaan tersebut memperoleh landasan formal, sebelum DKJ resmi lahir pada 17 Juni 1969.
Ada sebuah paradoks yang menarik di sini. Sebuah lembaga yang diusulkan oleh seniman justru memperoleh bentuk kelembagaannya melalui keputusan seorang gubernur. Apakah ini sebuah kompromi? Mungkin. Tetapi sejarah sering kali dibangun oleh kompromi antara sesuatu yang diinginkan dan sesuatu yang dimungkinkan.
Ali Sadikin memahami bahwa kota tidak cukup dibangun dengan jalan raya, gedung, dan pusat perdagangan. Kota juga membutuhkan imajinasi. Ia memerlukan ruang tempat manusia mempertanyakan dirinya sendiri. Maka, kehadiran Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki menjadi bagian penting dari sejarah tersebut. Di sana, kesenian memperoleh panggung, sementara para seniman memperoleh tempat untuk berjumpa, berdebat, dan kadang-kadang saling tidak sepakat.
DKJ kemudian menjadi semacam prototipe bagi kelahiran dewan kesenian di berbagai daerah. Setelah terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1993, pembentukan dewan kesenian berkembang lebih luas. Provinsi, kabupaten, dan kota didorong memiliki lembaga serupa. Seolah-olah ada kesadaran baru bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya mengurus jalan, jembatan, dan pasar. Ada sesuatu yang lain yang harus dibangun: kehidupan batin masyarakat.
Tetapi meniru bentuk tidak selalu berarti mewarisi semangat.
Di Jakarta, DKJ tumbuh dari inisiatif komunitas seniman yang kemudian memperoleh pengakuan pemerintah. Di banyak daerah, pembentukan Dewan Kesenian Daerah (DKD) justru berlangsung melalui dorongan kebijakan administratif. Perbedaan asal-usul ini bukan sekadar perkara sejarah. Ia dapat memengaruhi watak kelembagaan. Sebuah lembaga yang lahir dari kebutuhan komunitas mungkin memiliki daya kritis yang berbeda dari lembaga yang dibentuk karena instruksi.
Namun, tentu saja, tidak semua DKD kehilangan daya hidupnya. Banyak di antaranya tumbuh dari kerja keras para seniman lokal, dari komunitas yang memiliki sejarah panjang, dan dari kegelisahan terhadap keadaan kesenian di daerahnya. Mereka bekerja dengan fasilitas yang terbatas, bahkan kadang-kadang tanpa kantor yang benar-benar dapat disebut kantor. Tetapi kesenian tidak selalu membutuhkan gedung megah untuk hidup. Ia kadang tumbuh di halaman rumah, balai desa, ruang sekolah, atau panggung sederhana yang dibangun dengan gotong royong.
Perbedaan antara DKJ dan DKD juga terlihat dalam dasar hukum dan tata organisasinya. DKJ memiliki pengaturan kelembagaan yang relatif kuat, antara lain melalui Pergub DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta. Keanggotaannya berjumlah 33 orang: 30 anggota biasa yang terbagi dalam enam komite, yakni Film, Musik, Sastra, Seni Rupa, Tari, dan Teater, serta tiga anggota ex-officio dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemilihannya melibatkan forum Musyawarah Kesenian Jakarta.
Sementara itu, DKD di berbagai provinsi memiliki bentuk yang tidak seragam. Ada yang dibentuk melalui keputusan gubernur, ada yang menggunakan keputusan kepala daerah, dan ada pula yang mulai mengubah nomenklaturnya menjadi Dewan Kebudayaan. Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, memiliki Dewan Kebudayaan dengan pengaturan melalui Pergub DIY Nomor 2 Tahun 2019.
Keberagaman ini sesungguhnya dapat dibaca sebagai kekayaan. Tidak semua daerah memiliki kebutuhan kesenian yang sama. Tradisi seni pertunjukan di Jawa Tengah tentu tidak sepenuhnya serupa dengan ekosistem seni di Papua, Sumatera Barat, Bali, atau Kalimantan Timur. Struktur kelembagaan seharusnya tumbuh dari kenyataan kebudayaan masing-masing, bukan semata-mata dari keinginan menyeragamkan organisasi.
Tetapi persoalan yang paling terasa sering kali bukan struktur. Melainkan anggaran.
DKJ memiliki keuntungan yang tidak mudah diperoleh dewan kesenian di daerah lain. Dukungan infrastruktur berupa Taman Ismail Marzuki dan kepastian penganggaran melalui APBD DKI Jakarta memberikan fondasi kelembagaan yang relatif lebih kuat. Sementara banyak DKD harus berhadapan dengan persoalan klasik: ruang kerja yang terbatas, gedung pertunjukan yang tidak memadai, dan anggaran yang berubah-ubah mengikuti kebijakan pemerintah daerah.
Di sinilah hubungan antara seni dan kekuasaan menjadi menarik sekaligus problematis. Pemerintah membutuhkan kesenian untuk memperlihatkan wajah kebudayaan daerah. Seniman membutuhkan pemerintah untuk memperoleh dukungan bagi kegiatan mereka. Keduanya saling memerlukan. Tetapi hubungan yang terlalu dekat juga dapat menimbulkan persoalan. Apakah seniman masih dapat mengkritik pemerintah yang membiayai kegiatannya? Apakah dewan kesenian dapat menyampaikan kegelisahan masyarakat jika seluruh keberlangsungan organisasinya bergantung pada keputusan birokrasi?
Kebebasan berkesenian tidak selalu dirampas melalui pelarangan. Kadang-kadang ia melemah karena ketergantungan. Tidak ada larangan untuk mengkritik, tetapi tidak ada pula anggaran untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap tidak menyenangkan penguasa. Sensor, dalam bentuk yang paling halus, mungkin tidak datang sebagai perintah untuk diam. Ia datang sebagai pertanyaan tentang proposal, kelayakan program, dan ketersediaan dana.
Karena itu, dewan kesenian semestinya tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan pemerintah. Ia harus menjadi ruang pemikiran yang mandiri, tempat seniman dapat mengajukan kritik, mengembangkan gagasan, dan merumuskan masa depan kesenian. Dukungan negara penting, tetapi dukungan itu tidak boleh berubah menjadi kendali atas pikiran.
Kini, setelah lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, muncul pertanyaan baru mengenai masa depan dewan kesenian. Undang-undang tersebut mengenalkan sepuluh objek pemajuan kebudayaan, mulai dari tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, hingga olahraga tradisional.
Sementara itu, dewan kesenian selama ini cenderung bekerja berdasarkan cabang-cabang seni. Apakah pembagian tersebut masih memadai untuk menghadapi kenyataan kebudayaan yang jauh lebih luas? Bukankah kebudayaan juga hidup dalam bahasa sehari-hari, pengetahuan masyarakat tentang alam, permainan anak-anak, ritus, dan berbagai praktik sosial yang tidak selalu dapat disebut sebagai karya seni?
Maka, gagasan transformasi menuju Dewan Kebudayaan patut dibicarakan secara serius. Musyawarah Nasional Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan Indonesia dapat menjadi ruang untuk merumuskan perubahan tersebut. Tetapi perubahan nama tidak dengan sendirinya mengubah cara berpikir. Sebuah Dewan Kesenian yang berganti nama menjadi Dewan Kebudayaan belum tentu menjadi lembaga yang lebih memahami kebudayaan.
Jangan-jangan kita hanya sedang mengganti papan nama, sementara cara kerja, struktur kekuasaan, dan kebiasaan birokratisnya tetap sama.
Yang diperlukan sesungguhnya bukan sekadar perluasan objek kerja, melainkan perubahan perspektif. Kebudayaan harus dipahami sebagai ekosistem kehidupan, bukan hanya kumpulan pertunjukan dan peristiwa kesenian. Seniman, komunitas adat, peneliti, pelaku tradisi, akademisi, dan masyarakat harus memperoleh ruang yang setara dalam proses pemajuan kebudayaan.
Pertanyaan tentang DKJ dan DKD bukan semata-mata pertanyaan tentang lembaga mana yang lebih mapan atau lebih berhasil. Pertanyaan yang lebih penting adalah: untuk siapa lembaga itu bekerja?
Dewan kesenian tidak seharusnya menjadi menara tempat para pengurus berbicara tentang seni, sementara para seniman menunggu kesempatan untuk tampil. Ia juga tidak boleh menjadi perpanjangan tangan pemerintah yang hanya sibuk mengesahkan program-program seremonial.
Sebab kesenian tidak pernah sepenuhnya dapat diatur. Ia tumbuh dari kegelisahan, dari pertanyaan, dari keberanian untuk berbeda. Dan kebudayaan tidak akan hidup hanya karena ada lembaga yang mengurusnya.
Barangkali, ukuran keberhasilan sebuah dewan kesenian bukan terletak pada banyaknya acara yang diselenggarakan atau besarnya anggaran yang dikelola. Melainkan pada sejauh mana ia mampu membuat kehidupan kesenian tumbuh tanpa harus selalu bergantung kepadanya.
Sebuah lembaga kebudayaan yang baik, pada akhirnya, adalah lembaga yang menyediakan ruang bagi kebudayaan untuk tumbuh melampaui dirinya sendiri. Sebab panggung dapat dibangun oleh pemerintah, anggaran dapat disediakan oleh negara, tetapi kebebasan dan daya cipta tidak pernah bisa dibagikan melalui surat keputusan gubernur.
*Gunoto Saparie adalah Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah.
