Suasana diskusi Meja Panjang di PDS HB Jassin. Foto: PojokTIM
PojokTIM – Mata pelajaran sastra sebagai mata pelajaran tersendiri sebenarnya telah hilang sejak Kurikulum 2004. Sejak saat itu, mata pelajaran yang sebelumnya bernama Bahasa Indonesia dan Sastra berubah menjadi Bahasa Indonesia. Meski demikian, perkembangan sastra Indonesia tidak berhenti. Sastrawan terus bermunculan dan buku-buku sastra tetap diterbitkan. Lantas, apa sebenarnya yang berubah dalam pendidikan sastra di sekolah?
Persoalan tersebut dibahas dalam Diskusi Meja Panjang yang digelar Dapur Sastra Jakarta (DSJ) di Ruang Sastra PDS HB Jassin, Jumat (31/7/2026). Diskusi menghadirkan Guru Besar Sastra Universitas Negeri Jakarta Prof. Novi Anoegrajekti, Kepala SMPN 130 Jakarta Emy Suhaemi, dan penulis Dela Red, dengan moderator Ewith Bahar. Diskusi juga diisi dengan pembacan puisi oleh Ireng Halimun dan Mita Katoyo.
Membuka diskusi, Sunu Wasono dari DSJ mengingatkan bahwa berkurangnya porsi sastra di sekolah bukan persoalan baru. Bahkan sejak 1930, Sutan Takdir Alisjahbana telah mengkritik pembelajaran sastra di Indonesia, padahal pada masa kolonial sastra menjadi mata pelajaran penting di sekolah Belanda.
“Saya berharap diskusi ini tidak sekadar mengulang keluhan, tetapi melahirkan gagasan baru untuk memperkuat pendidikan sastra,” ujar mantan dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia itu.
Masih Ada Ruang
Emy Suhaemi menjelaskan bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia terus mengalami perubahan, mulai dari Kurikulum 1975 hingga Kurikulum Merdeka. Menurutnya, perubahan kurikulum merupakan keniscayaan yang menuntut guru terus beradaptasi.
Ia mengakui sejak Kurikulum 2013 pembelajaran bergeser menjadi berbasis teks sehingga ruang pembelajaran sastra menjadi lebih sempit. Akibatnya, banyak siswa tidak lagi mengenal tokoh maupun sejarah sastra Indonesia sebagaimana generasi sebelumnya.
Namun Emy menegaskan, sastra tidak benar-benar hilang dari sekolah. Alokasi pelajaran Bahasa Indonesia tetap enam jam per minggu, dengan ruang bagi pembelajaran sastra sekitar dua jam. Persoalannya terletak pada bagaimana sekolah dan guru memanfaatkannya.
“Sekolah yang memberi perhatian pada sastra tetap dapat mengisinya dengan membaca karya, menulis, mendongeng, drama, membaca puisi, hingga kegiatan literasi lainnya,” ujarnya.
Sebagai kepala sekolah, ia berupaya membuka ruang berekspresi melalui berbagai kegiatan literasi dan seni agar siswa tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan kemampuan berbahasa.
Menurutnya, persoalan utama bukan hilangnya mata pelajaran sastra, melainkan semakin menyempitnya ruang pembelajaran sastra dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Karena itu, sekolah dan guru perlu mencari cara agar sastra tetap hadir dalam proses pendidikan.
Panelis kedua, Della Red menyebut sastra sudah SOS alias mengalami kedaruratan. Itu itu semua pihak yang mencintai sastra dari para seniman, sastrawan, penggiat dan komunitas perlu bergandengn tangan menghidupkan kembali sastra baik di sekoalh maupun ruang-ruang public seperti RPTRA.
“Dengan demikian, meski mapel sastra hilang di kurikulum sekolah, gairah sastra tetap ada dan tumbuh,” kata Della.
Perlu Strategi Bersama
Prof. Novi Anoegrajekti, yang menjadi panelis terakhir, menilai persoalan tersebut tidak cukup disikapi dengan keluhan, melainkan memerlukan strategi bersama antara akademisi, guru, sekolah, komunitas sastra, dan pemerintah.
Menurut Ketua Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) itu, sastra sesungguhnya masih menjadi bagian pembelajaran Bahasa Indonesia karena terintegrasi dalam empat keterampilan berbahasa: menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Tantangannya adalah menghadirkan pembelajaran yang lebih mendalam sehingga siswa tidak hanya memahami teks, tetapi juga nilai kemanusiaan dan kebudayaan di dalamnya.
Ia menegaskan bahwa sastra tidak seharusnya diajarkan sebatas menghafal nama pengarang, judul karya, atau periodisasi sastra. Siswa justru perlu diajak membaca karya secara dekat (close reading), memahami konteks lahirnya karya, serta mengaitkannya dengan kehidupan masa kini.
Novi juga menawarkan pembelajaran sastra yang bertahap. Di tingkat SD, siswa diperkenalkan pada pengalaman menikmati karya sastra. Di SMP, mereka mulai mempelajari pengetahuan dan sejarah sastra secara sederhana. Sementara di SMA, pembelajaran dapat diarahkan pada penciptaan karya, kritik sastra, dan penelitian sederhana.
Menurutnya, penguatan sastra tidak harus dilakukan dengan mengembalikan mata pelajaran tersendiri. Sekolah dapat memanfaatkan kegiatan ekstrakurikuler, program literasi, menghadirkan sastrawan ke sekolah, serta menjalin kerja sama dengan komunitas sastra.
“HISKI telah menjalankan berbagai praktik baik yang dapat menjadi model penguatan pendidikan sastra di sekolah,” katanya.
Novi menegaskan, tantangan terbesar saat ini bukan mengembalikan mata pelajaran sastra, melainkan memastikan sastra tetap menjadi bagian penting dalam pendidikan sebagai sarana membangun literasi, karakter, kepekaan budaya, serta kemampuan berpikir kritis dan berempati.
