PojokTIM – Sastra bukan sekadar panggung puji-pujian untuk mengagungkan heroisme sejarah. Lebih dari itu, sastra memiliki daya kritis yang tajam sekaligus menjadi ruang aman untuk merekam sisi-sisi kemanusiaan yang sering kali luput atau terdesak dari catatan sejarah formal.
Pandangan mendasar tersebut mengemuka dalam kuliah umum bertajuk “Membaca Kembali Sastra tentang Revolusi” yang digelar oleh Komunitas Jagat Sastra Milenia (JSM) berkolaborasi dengan Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Kegiatan yang didukung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Program Penguatan Komunitas Sastra 2026 ini berlangsung di Teras Lantai 14, Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Minggu (27/9/2026).
Sastrawan sekaligus kritikus sastra Zen Hae, yang hadir sebagai penceramah utama, membawakan makalah bertajuk “Revolusi, Komitmen, Orgi Kekerasan”. Dalam paparan tersebut, ia menyoroti karya legendaris Idrus, khususnya cerpen Surabaya, sebagai contoh konkret bagaimana peristiwa besar perang dan revolusi fisik dapat dibaca dari sudut pandang yang bertolak belakang dengan narasi resmi.
“Dalam cerpen Surabaya, perang tidak hanya dipandang sebagai kisah perjuangan dan kepahlawanan, tetapi juga sebagai pengalaman manusia yang penuh ketegangan, kekacauan, kekerasan, ketakutan, ironi, dan absurditas,” papar Zen Hae dalam diskusi yang dipandu oleh Ketua JSM, Riri Satria.
Melalui pemaparan Zen Hae, para peserta diajak menyadari bahwa membaca karya sastra sejatinya adalah usaha untuk membaca manusia beserta zaman yang melingkupinya. Di balik deretan tanggal penting, lokasi pertempuran, dan nama besar tokoh-tokoh sejarah, terdapat jiwa-jiwa biasa yang menyimpan rasa takut, ketidakpastian, keberanian, hingga keputusasaan. Sastra hadir untuk mengisi ruang-ruang batin tersebut agar sejarah tidak membeku menjadi sekadar kronologi angka.
Di samping penelusuran kritis atas sejarah dan kemanusiaan, forum ini juga menyoroti urgensi penataan serta penguatan ekosistem sastra nasional. Masa depan keberlangsungan sastra Indonesia dinilai membutuhkan kerja kolaboratif dan sinergi berkelanjutan dari berbagai elemen, mulai dari sastrawan, komunitas, penerbit, penerjemah, lembaga kebudayaan, pemerintah, media massa, hingga ruang-ruang apresiasi publik.
Zen Hae. Foto: Rissa Churria
Menutup rangkaian acara, Staf Khusus Menteri Kebudayaan, Nissa Rengganis, menegaskan pentingnya komitmen serta keterlibatan aktif pemerintah dalam membangun iklim kebudayaan yang sehat. Ia menjelaskan bahwa kendati pengembangan kebahasaan secara teknis berada di bawah kewenangan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah), keberadaan sastra sebagai entitas kebudayaan menjadikan pemajuannya sebagai bagian dari tanggung jawab penuh Kementerian Kebudayaan.
Langkah ini ditempatkan dalam kerangka amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Regulasi tersebut memberikan mandat tegas kepada negara untuk memfasilitasi empat pilar utama kebudayaan, yakni perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan ekosistem kebudayaan secara inklusif dan berkelanjutan di tanah air. (rc)
